proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak layak untuk disetujui dpr ri karena sejumlah alasan.
selain karena sejumlah situs dalam proposal itu telah terakomodasi selama apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, tutur anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo pada jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan lainnya, pemerintah belum mampu mengelola bbm bersubsidi, sebab persentasi dan diselundupkan terbilang sangat sulit volumenya.
karena itu, proposal dana kompensasi dan hendak dimasukan dalam apbn-p 2013 tidak mengikuti persyaratan supaya diterima, kata dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi tersebut, ada web yang sama juga serupa dengan santunan langsung tunai (blt) terhadap penduduk miskin.
kekuatan-kekuatan politik pada dpr ri tentu saja akan belajar dari pengalaman menjelang pemilu 2009. saat tersebut, blt dijadikan kuda tunggangan partai penguasa supaya meraih simpati pemilih. keuntungan serupa tak boleh berulang dalam pemilu 2014, ujarnya.
kompensasi lain semisal beras untuk warga miskin (raskin) juga santunan terhadap siswa miskin juga web keluarga harapan telah terakomodasi di apbn tahun berjalan.
alasan lain supaya menolak proposal tersebut merupakan fakta bahwa pemerintah belum efektif membuatkan bbm bersubsidi, sebab persentase dan dicuri atau diselundupkan masih terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih akibatkan pencurian serta penyelundupan dengan oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tak tepat sasaran sudah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini sangat minimalis.
dengan demikian, terpenuhilah syarat agar menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, kata bambang soesatyo.