komisi x dewan perwakilan rakyat tidka puas melalui kinerja kementerian studi dan kebudayaan sesudah menyaksikan permasalahan pada pelaksanaan ujian nasional hampir pada seluruh provinsi.
fakta berbicara lain, oleh karenanya kami semua di komisi x sangat kecewa dengan un yang kacau ini. padahal semua kali mencatat ujarnya persiapannya telah matang, tapi dan terjadi hingga hari ini berbalik kan, kata wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog melalui jajaran pemprov sulawesi selatan pada ruang pola kantor gubernur sulsel dalam makassar, senin.
ia menyatakan permasalahan un selama 2013 tak mungkin terulang dulu di tahun-tahun mendatang.
pihaknya berharap pada kemendikbud untuk mampu menunjukan permasalahan tersebut untuk mereka tidak mengulangnya di tahun mendatang.
Informasi Lainnya:
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Tips Mengatasi Jerawat Bandel
- Menghilangkan Jerawat Membandel
- Informasi Grosir Aksesoris Korea Murah
komisi itu sudah melayangkan surat panggilan terhadap mendikbud muhammad nuh untuk menyerahkan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada dpr mengenai dengan pelaksanaan un 2013.
kita mau minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. apa masalahnya, termasuk sentralisasi percetakan makanya un amburadul begini, bagaimana dan terjadi dan apa rencana mereka pada un 2014, kata syamsul dan disertai pilihan anggota dpr ri pada antaranya vena melinda, ulfah hermanto, juga ahmad zainuddin.
ia menungkapkan sampai saat ini baru banyak bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai dari pencetakan naskah ujian dan tersentralistik sampai materi teknis yang lain.
dpr, ujarnya, setuju dengan un yang dibuat dibuat ukuran pemerataan pendidikan.
akan tetapi, tenntang dengan hasil un dan akan sebagai sebagai tiket agar masuk ke perguruan tinggi, dia mengatakan perlunya kemendikbud mempunyai perhatian yang lain, tanpa menyaksikan hasil un.
hasil un tersebut tak mencerminkan nilai siswa dan sesungguhnya serta ini dan merupakan tantangan kita bersama. mesti ada ukuran lain selain daripada hasil un tersebut, katanya.
ketua dewan studi sulsel professor halide dan hadir pada diskusi tersebut menyampaikan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un dan hampir terjadi dalam seluruh provinsi.
ia menyatakan pesan melalui komisi x dpr itu agar disampaikan terhadap kemendikbud terkait kekecewaan pada pelaksanaan un.
ia menyatakan sejak awal tak pernah setuju kalau pencetakan un mesti dipusatkan pada jakarta.
alasan penolakan tersebut, katnaya, karena letak geografis, khususnya pada indonesia pihak timur yang lumayan sulit untuk distribusi soal ujian.
ia menjelaskan un yang dilaksanakan serentak dengan mencetak naskah un yang tersentralisasi selama jakarta, ingin berpengaruh dalam distribusi.
dari januari kemarin saya suda sampaikan ke kemendikbud mengenai risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, namun karena tidak didengar dengan demikian beginilah hasilnya, ujarnya.
ia menjelaskan kondisi geografis pada indonesia pihak timur, diantara lain berupa kepulauan, pegunungan, melalui infrastruktur jalan yang masih kurang baik makanya distribusi soal ujian memerlukan waktu dan berlalu.
dia menungkapkan yang dituntut supaya badan standar nasional pendidikan (bsnp) dan badan penelitian juga pengembangan (litbang) kementerian studi serta kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.
ia mengatakan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp dan litbang kemendikbud, disamping pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama serta disepakati bersama, sehingga berbagai mesti bertanggungjawab, katanya.
halide juga mempertanyakan alasan kemendikbud dan tak melakukan kontrak melalui percetakan mengenai agenda un.
seharusnya, katanya, kemendikbud menyerahkan kontrak yang gamblang, tergolong kapan soal dicetak juga waktu didistribusikan ke daerah.
selain itu, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan hanya dilaksanakan dengan guru, akan sementara petugas pihak tata upaya-upaya dan terpaksa berkurang tangan.
oleh sebab itu, dia harapkan terhadap komisi x dpr agar mampu menungkapkan hal itu kepada mendikbud agar kementerian itu melayani saran-sarannya untuk bahan evaluasi supaya tak terjadi kekacauan un, semisal ketika ini.